Analis berikan respons beragam atas kinerja Prabowo sebagai Menhan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang saat ini menduduki tempat teratas dalam jajak pendapat pemilihan presiden bulan depan, mendapat tanggapan beragam sehubungan kinerjanya memimpin pertahanan negara. Ia dipuji dalam upaya meningkatkan sektor tersebut namun juga dikritik terkait sejumlah perjanjian pembelian senjata yang dinilai kontroversial.

Mantan komandan jenderal Kopassus itu telah melakukan perjalanan ke Rusia, China, Turki, dan Prancis sejak menjabat pada tahun 2019, untuk membeli jet tempur, kapal selam, tank, dan senjata lainnya.

Namun keputusan untuk membeli pesawat tempur bekas menimbulkan pertanyaan mengenai biaya dan kebutuhannya.

Kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) akan dipertanyakan dalam debat presiden kedua pada hari Minggu (7/1) yang berfokus pada pertahanan dan kemanan nasional.

Menurut Khairul Fahmi, pakar dari Institut Keamanan dan Kajian Strategis di Jakarta, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghadapi kesulitan dalam memenuhi target pertahanan esensial minimum (minimum essential forces /MEF) bagi militer, terutama karena terbatasnya dana.

MEF adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk membekali militer Indonesia dengan kemampuan yang memadai untuk mencegah dan mempertahankan diri dari potensi ancaman.

Rencana lima tahun yang berakhir pada tahun 2024 memerlukan alokasi pinjaman luar negeri sebesar $20,7 miliar (Rp321,5 triliun), yang sebagian besar akan digunakan untuk pengadaan sistem persenjataan dari luar negeri.

“Di masa Menhan Prabowo, upaya akselerasi dilakukan dengan serius dan memiliki acuan masterplan dan business plan,” kata Fahmi.

Prabowo juga berkomitmen untuk menjadikan alat utama sistem pertahanan (alutsista) lebih mandiri, dengan mendukung industri pertahanan dalam negeri yang memproduksi berbagai senjata dan platform, seperti tank, kendaraan lapis baja, senapan, dan pesawat terbang, katanya.

“Tentu terlalu dini untuk diklaim sebagai prestasi, tapi setidaknya bisa dilihat sebagai awal yang positif,” tambah Fahmi.

“Tidak sejalan”

Kemhan telah berupaya mengadakan perangkat keras militer baru termasuk jet tempur, kapal patrol, kapal selam, serta kemampuan pengawasan dan pertahanan teritorial termasuk radar, drone dan perangkat deteksi lainnya.

Namun, seorang analis mengatakan program pengadaan senjata yang dilakukan Prabowo tidak selalu sejalan dengan prioritas kebutuhan angkatan bersenjata.

“Ada beberapa ketidaksesuaian,” kata Broto Wardoyo, pakar Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, mengutip keputusan pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar, yang sebelumnya pernah ditolak oleh mantan menteri pertahanan sebelumnya.

Dia mengatakan pesawat yang sama ditawarkan ke Indonesia oleh Qatar sebagai hibah pada tahun 2009, namun ditolak oleh menteri pertahanan saat itu Juwono Sudarsono karena tingginya biaya pemeliharaan.

“Saya tidak begitu tahu apakah staf Kementerian Pertahanan mengetahui hal ini,” kata Broto.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan dalam sebuah acara bincang-bincang televisi minggu ini bahwa kesepakatan senilai 734,5 juta dolar AS, yang ditandatangani pada bulan Juni, dibatalkan karena kendala fiskal.

“Untuk mengisi kesenjangan pertahanan udara selama masa penantian, kami memutuskan untuk melakukan retrofit pada jet tempur lama kami, dan ini adalah pilihan terbaik yang ada saat ini,” kata Dahnil seperti dikutip Kompas.com, Kamis.

Ganjar Pranowo, salah satu dari dua saingan Prabowo dalam pemilihan presiden 14 Februari nanti, pekan lalu mengkritik lawannya itu karena membeli jet tempur bekas.

“Kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita, tetapi belinya pesawat bekas," kata Ganjar di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu lalu, seperti dikutip media.

Prabowo sebelumnya membela keputusan pembelian tersebut, dengan mengatakan bahwa jet Mirage masih memiliki sisa masa tugas 15-20 tahun dan memang dibutuhkan.

Calon presiden lainnya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, jika ia terpilih, akan berupaya untuk mendapatkan sistem persenjataan yang lebih efektif dan efisien, dibandingkan hanya menggunakan sistem persenjataan berskala besar, kata seorang anggota tim kampanyenya kepada media, Rabu.

Ketika AS dan China bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, Prabowo telah menjadi pendukung vokal sikap non-blok Indonesia.

“Kami menghormati Amerika Serikat, China, dan negara-negara lain. Posisi Indonesia sangat jelas: Kita bebas aktif,” kata Prabowo pada September, menggemakan doktrin kebijakan luar negeri Indonesia.

Tahun lalu, Prabowo memicu reaksi keras di dalam dan luar negeri atas usulannya untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan menyarankan pembentukan zona demiliterisasi dan membiarkan orang-orang di wilayah yang “disengketakan” menentukan nasib mereka melalui referendum PBB.

Prabowo saat ini memimpin dalam sebagian besar jajak pendapat pemilu, diikuti oleh Ganjar dan Anies.

Buku Putih Pertahanan

Raden Mokhamad Luthfi, peneliti keamanan internasional di Universitas Al Azhar Indonesia, mengatakan di bawah kepemimpinan Prabowo, Kemhan belum memperbarui “Buku Putih Pertahanan”, sebuah dokumen yang menguraikan postur dan strategi pertahanan negara.

Indonesia terakhir kali menerbitkan laporan ini pada 2015.

“Buku Putih ini penting bagi negara untuk memperkirakan ancaman dan tantangan saat ini dan bagaimana Indonesia meresponsnya,” kata Luthfi kepada BenarNews.

Dia mengatakan dokumen tersebut perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan dinamika geopolitik di kawasan, seperti AUKUS, kemitraan keamanan antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, yang telah menyebabkan ketegangan dengan China.

Meskipun Indonesia bukan pengklaim teritorial di Laut China Selatan, zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia tumpang tindih dengan klaim Beijing di jalur perairan tersebut.

Ketegangan diplomatik bilateral telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat kapal nelayan China dan kapal penjaga pantai yang melanggar batas ZEE Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, Kemhan menyatakan telah mencapai beberapa tujuan, seperti memenuhi 63% target kekuatan minimum esensial, menciptakan komponen cadangan, dan meningkatkan institusi pendidikan militer.

Kementerian juga mengatakan telah membeli peralatan pertahanan, seperti kapal perang fregat, kendaraan penyelamat kapal selam, jet tempur Rafale, pesawat angkut Airbus A-400M dan pesawat angkut C-J 30J-30 Super Hercules.

Angkatan Udara Indonesia mengoperasikan berbagai jet tempur termasuk Northrop F-5 Tiger dan F-16 buatan AS, Sukhoi SU-27/30 buatan Rusia, dan Hawk 100/200 buatan Inggris.

Pejabat pertahanan mengatakan beberapa pesawat sudah tua dan perlu diganti atau ditingkatkan.

Peneliti pertahanan lainnya mengatakan pertahanan maritim dan udara Indonesia masih belum mencukupi, dan target kekuatan esensial minimum 100% pada tahun 2024 adalah mustahil.

“Harus ada terobosan dalam membeli peralatan pertahanan yang sesuai dengan ancaman saat ini, seperti pencurian ikan dan pelanggaran teritorial oleh kapal China dan kapal lainnya,” kata Beni Sukadis, analis militer dari Marapi Consulting, sebuah lembaga think tank.

Nazarudin Latif di Jakarta berkontribusi pada laporan ini.