Nasib ibu kota baru akan diuji dalam pemilu

Hasil pemilihan presiden bulan depan akan menentukan nasib proyek impian besar Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur dari Jakarta.

Calon presiden Prabowo Subianto mendukung penuh pemindahan ibu kota negara (IKN), namun survei terbaru sebelum pemungutan suara menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan itu mungkin tidak akan berhasil mengantongi suara lebih dari 50% pada hari pemilihan 14 Februari, sehingga pemilu akan dilanjutkan ke putaran selanjutnya dengan kandidat di peringkat kedua, Anies Baswedan, yang menentang proyek IKN, atau Ganjar Pranowo yang berkomitmen untuk tetap meneruskannya.

Anies, mantan Gubernur Jakarta, jika terpilih, berjanji untuk meninjau kembali proyek tersebut, dengan mengatakan bahwa pemerintah harus fokus pada pengembangan kota-kota yang ada di seluruh negeri.

Pendiriannya mendapat tanggapan dari sebagian masyarakat Indonesia. 

Bambang Eko Susilo, 55, mengatakan sejak awal dia tak setuju dengan proyek ambisius itu.

“Bukan prioritas dan bukan proyek yang urgent, memakan biaya yang sangat besar,” kata Bambang.  

Bambang mengatakan tidak terpengaruh oleh isu pemindahan ibu kota dalam memilih calon presiden, namun mengaku kecewa dengan sepak terjang Jokowi menjelang akhir masa jabatannya

“Padahal dulu kampanye dia revolusi mental bukan IKN atau lainnya. Saya lebih kecewa dengan perilaku pejabat politik," ucap Bambang yang tinggal di Bekasi.

Warga lainnya, Raffi Rizki Putera,18, mengatakan bahwa tidak ada yang istimewa dari pemindahan ibu kota tersebut.

“Kalau ibu kota dipindah juga nggak ada pengaruhnya ke saya,” kata Raffi. Pemilu kali ini menjadi pemilihan perdana untuknya.

Namun, dia memahami keputusan pemerintah memindahkan ibu kota. “Jakarta juga sudah sumpek, ujar Raffi, di Jakarta, Jumat (26/1).

>>> Ingin mengetahui berita Pemilu 2024, silakan klik di sini!

Topik perdebatan

Menjelang pemilu, relokasi menjadi salah satu topik perdebatan di antara para kandidat dan pendukungnya.

Prabowo yang kalah dari Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019, menggandeng putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapresnya.

Dia telah berjanji untuk melanjutkan pembangunan IKN, yang bernama Nusantara, dan memasukkannya ke dalam rencana yang lebih luas untuk membangun 10 “kota metaverse” di seluruh negeri.

“Sembilan kota seperti sembilan planet, dan mataharinya adalah IKN sebagai super hub dari ekosistem digital. Ini bisa dikerjakan, orangnya ada,” kata Budiman Sudjatmiko, anggota dewan pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Ganjar mengunjungi IKN bulan lalu dan berjanji untuk melanjutkan proyek tersebut.

“Saya orang yang konsisten. Saya tidak pernah goyah dalam menjalankan undang-undang,” ujarnya.

Anies mengatakan pembangunan ibu kota baru bisa menunggu.

“Kami katakan ibu kota baru adalah ide yang bagus, tapi apakah itu harus dilakukan sekarang ketika ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi?” kata Anies saat kampanye di Provinsi Papua Barat awal bulan ini.

Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Djati menilai proyek IKN belum terlalu menjadi fokus pemilih.

“Kebijakan ini sepertinya masih berputar di kalangan masyarakat menengah atas,” kata dia kepada BenarNews.

“Masyarakat masih awam soal itu. Mereka lebih fokus pada soal hal-hal yang sifatnya riil.”

Pakar Politik dari Centre For Strategic International Studies (CSIS) Dominique Nicky Fahrizal menilai pengaruh isu IKN terhadap pemilih tergantung dari segmen masyarakat.

“Bagi orang yang menolak pindah ke IKN maka cenderung ke paslon 01,” kata Nicky kepada BenarNews.

Rencana dan realita saat ini

Pemerintah telah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa relokasi akan tetap berjalan terlepas dari hasil pemilu, karena telah dicantumkan oleh undang-undang yang disahkan oleh parlemen pada 2022.

Rencana relokasi, yang diperkirakan menelan biaya $33 miliar (sekitar Rp 501 triliun), melibatkan pembangunan dari awal di lahan seluas 256.000 hektar di Kabupaten Penajem Paser Utara, dekat Balikpapan dan Samarinda.

Lokasi tersebut dipilih karena risiko bencana alam yang relatif rendah, seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, dan banjir, yang sering melanda wilayah lain di Indonesia, menurut para pejabat.

Jokowi mengatakan, Nusantara akan menjadi katalis bagi pembangunan daerah lain, terutama di wilayah timur Indonesia, yang tertinggal dibandingkan wilayah barat yang penduduknya padat dan lebih sejahtera.

Pembangunan infrastruktur dasar kota baru seperti jalan, bendungan, jembatan, dan gedung pemerintahan telah berlangsung sejak tahun 2021. Pemerintah menyebutkan progres pembangunannya sudah mencapai 62,65 persen dan dijadwalkan selesai pada akhir tahun ini.

Pemerintah berharap untuk mulai memindahkan sekitar 1.800 pegawai negeri sipil ke kota baru tersebut pada bulan Agustus tahun ini, dua bulan sebelum masa jabatan Jokowi berakhir.

Beberapa proyek sektor swasta juga mulai dibangun di IKN, termasuk hotel bintang lima, sekolah internasional, dan rumah sakit swasta. Sebagian besar investornya adalah para konglomerat dalam negeri.

Pertengahan bulan ini Jokowi meluncurkan sejumlah proyek lainnya di Nusantara termasuk pusat logistik, stasiun radio, masjid, dan taman peringatan.

Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi di Otoritas IKN, mengatakan bahwa pada akhir tahun 2023, pemerintah telah meresmikan proyek-proyek dengan total nilai investasi sebesar 41,4 triliun rupiah seperti dikutip media lokal.

BenarNews telah menghubungi pejabat otoritas IKN namun belum mendapat jawaban hingga berita ini dipublikasikan.

Pemerintah telah menawarkan insentif seperti keringanan pajak, subsidi tanah dan pelonggaran peraturan untuk menarik investor. Jokowi mengatakan, harga tanah di IKN masih lebih murah dibandingkan di Jakarta, dan harganya akan meningkat seiring meningkatnya permintaan.

Namun investasi asing masih sulit diwujudkan. Sejumlah investor dari manca negara yang pada awalnya sempat menyatakan tertarik, belakangan membatalkan keterlibatan mereka.

“Visi terlalu sempit”

Pengamat tata ruang Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan visi pemerintah terlalu sempit hanya ingin menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan.

“Seharusnya, IKN jangan dilihat hanya sebagai tempat aparatur negara bekerja, tapi harus bisa memberikan pelayanan jasa dan servis lainnya untuk masyarakat nantinya yang tinggal di sana,” kata dia kepada BenarNews.

Namun menurut Yayat, pemerintahan mendatang tidak akan berpengaruh terhadap jalannya proyek IKN karena sudah banyak investasi yang ditaruh di sana.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan belum ada yang bisa memastikan apakah proyek IKN akan tetap berjalan atau tidak. Jika tidak berlanjut, ucapnya, maka kerugian materiil akan sangat besar.

“Uang negara akan tidak termanfaatkan secara optimal, kemudian juga manfaat ekonomi hilang dan kerugian negara sebanyak uang yang sudah digelontorkan seberapa besar,” kata Tauhid kepada BenarNews.

Sebagian masyarakat Indonesia memandang relokasi ini sebagai langkah penting.

Tugana Pasaribu, 37, pegawai swasta mengaku setuju dengan pembangunan IKN agar tidak terlalu Jawa sentris, meski biayanya mahal.

“Perubahan perlu ada yang dikorbankan, mending sekarang dari pada terlambat, kata Tugana.

“Jakarta dari sisi ekologis juga tidak memungkinkan. Proses sampai tenggelam itu memang lama tapi jangan sampai pas sudah mepet baru pindah,” kata warga Jakarta lainnya, Astri Lestari, 36.

“Jadi lebih baik sekarang saja dilanjutkan,” ujarnya, menambahkan bahwa ia akan memilih calon yang akan melanjutkan IKN.