Jokowi beri selamat kepada Prabowo-Gibran, rival klaim terjadi kecurangan

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengaku sudah bertemu langsung dengan pemenang pemilihan presiden-wakil presiden versi hitung cepat, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta mengucapkan selamat atas pencapaian mereka.

Sementara pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengklaim kubu Prabowo telah melakukan kecurangan secara masif dan terstruktur dengan menggunakan fasilitas negara.

"Selamat, selamat. Ketemu, ketemu langsung sudah. Semalam. Berempat," kata Jokowi kepada awak media di Jakarta, Kamis (15/2).

Jokowi mengatakan bahwa hitung cepat (quick count) yang dilakukan sejumlah lembaga survei ternama merupakan metode penghitungan ilmiah yang sudah dilakukan beberapa kali pemilu.

Namun, menurut kepala negara, masyarakat tetap harus menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengetahui siapa yang memenangkan Pemilu 2024.

Lembaga survei Indikator Politik dan sejumlah lembaga survei lainnya mengumumkan bahwa pasangan Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar mendapatkan suara 25,32%, sementara Prabowo-Gibran meraih 58,16% dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD mendapat 16,64%.

Hingga Kamis (15/2) malam, hasil penghitungan resmi KPU dari 45,32% data tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah masuk menunjukkan Prabowo meraih suara 56,72%, Anies 25,39% dan Ganjar 17,9%.

Presiden Jokowi meminta semua yang menuduh adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 untuk menindaklanjuti dengan membawanya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

"Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," lanjut Jokowi.

Putra sulung Jokowi, wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka (36), mendapat keuntungan dari keputusan kontroversial MK pada Oktober lalu. MK yang saat itu diketuai oleh ipar dari Jokowi, mengubah usia minimum calon presiden/wakil presiden dari 40 tahun ke bisa di bawah itu asal yang bersangkutan pernah menjabat sebagai kepala daerah atau anggota legislatif.

Meskipun Jokowi tidak secara resmi mendukung pasangan calon mana pun, ia memperlihatkan keberpihakannya kepada pasangan Prabowo-Gibran di berbagai situasi selama kampanye pemilu yang banyak dikecam oleh sejumlah pihak terutama aktivis dan para akademisi.

Prabowo pada Kamis mengunggah foto di X memegang telepon di telinganya dengan pesan mengatakan bahwa ia menerima ucapan selamat dari beberapa kepala negara yaitu PM Australia, PM Singapura, PM Malaysia dan Presiden Sri Lanka.

Prabowo yang dikalahkan Jokowi dalam dua kali pemilu sebelumnya adalah jenderal purnawirawan yang masa lalunya dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur dan juga terkait hilangnya belasan mahasiswa pro-demokrasi pada akhir masa jabatan Soeharto pada 1998.

Kritikus, termasuk akademisi dari sejumlah universitas di Indonesia menuduh Jokowi menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan berupaya menciptakan dinasti politik dengan memajukan keluarga dan kerabatnya

PDIP siap jadi oposisi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan.

Hasto sebelumnya juga mengatakan bahwa Pemilu 2024 diwarnai dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dari hulu ke hilir.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2).

PDIP adalah partai Jokowi yang mengantarnya sebagai presiden pada 2014 dan 2019, namun Jokowi berpaling dari partai itu dalam beberapa bulan menjelang pemilu 2024.

Hasto mengatakan dalam pemilu ini terjadi pertarungan dua kekuatan antara yang ingin menjadikan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat dan pihak yang penuh ambisi kekuasaan dan melakukan kecurangan diawali rekayasa hukum di MK.

Hasto mengkritik seruan Jokowi agar setiap pihak langsung lapor ke Bawaslu dan MK soal dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu terlalu kaku. Padahal kecurangan juga dilakukan secara masif.

“Kan, di dalam praktik kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, (ada) pelanggaran-pelanggaran nyata," ujar Hasto.

Dia menjelaskan segala dugaan pelanggaran pemilu yang disebutkannya sudah dilaporkan ke Bawaslu. Tapi prosesnya tetap diragukan karena banyak pihak tidak yakin dengan independensi lembaga pengawas pemilu.

Meski menuduh pemilu 2014 penuh kecurangan, namun PDIP mendapatkan perolehan suara paling tinggi dari hasil hitung cepat Kompas. Hingga Kamis petang, PDIP mendapatkan suara sebesar 16,29%.

Urutan kedua adalah Partai Golkar sebesar 14,65%, Gerindra 13,55%, PKB 10,83%, Partai Nasdem Nasdem 9,97%, PKS 8,45%, Partai Demokrat 7,61% dan Partai Amanat Nasional 7,06%.

AMIN temukan kecurangan

Seperti kubu Ganjar-Mahfud, Ketua Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ari Yusuf Amir mengaku telah terjadi kecurangan sistematis dan terstruktur dalam pemilu.

Menurutnya, kecurangan itu antara lain banyaknya surat suara yang tercoblos untuk pasangan 02 (Prabowo-Gibran), pengerahan aparat desa kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu, manipulasi daftar pemilih, dan politik uang.

“Modus ini sudah betul-betul terjadi pada hari H. Bagaimana kepala-kepala desa itu mengarahkan langsung ke KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk mengarahkan memilih calon tertentu,” jelas Ari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

“Kami segera umumkan ke publik setelah melakukan verifikasi,” tambahnya.

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Amin Subekti mengatakan ada 355 laporan yang menunjukkan adanya perbedaan hasil suara antara formulir C1 dan table yang ada dalam situs KPU.

“Dari 355 itu terdapat perbedaan antara angka yang ada di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung berupa form C1," papar Amin dalam konferensi pers yang sama.

Amin mengatakan laporan perbedaan jumlah suara itu meliputi 181 kota di 36 provinsi.

"Jadi penggelembungan suara terjadi di (paslon) 01, 02, 03 tapi dilihat proporsinya 01 mendapatkan 19,6%, 02 mendapat tambahan 65 persen, dan pasangan 03 mendapatkan 15,4%," ucapnya.

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan narasi kecurangan itu selalu muncul setiap seusai hasil quick count atau real count selesai dilakukan.

Idealnya, kata Wasisto, Bawaslu seharusnya bertindak preventif soal dugaan kecurangan tersebut

“Mereka bisa mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi atau mungkin Pengadilan Tata Usaha Negara jika ada indikasi pelanggaran administratif,” ujar Wasisto kepada BenarNews.