Akui bagian dari tim Jokowi, Prabowo yakini transisi pemerintahan berjalan mulus

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hampir dipastikan memenangi pemilihan presiden bulan lalu mengklaim transisi pemerintahan pada Oktober mendatang akan berjalan mulus karena dirinya merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Prabowo yang berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga berjanji akan meningkatkan mitigasi praktik korupsi saat nanti menjadi presiden.

"Insya Allah saya akan dilantik 20 Oktober dan saya pikir transisi akan sangat mulus karena sebagaimana Anda tahu, dari tiga kandidat (presiden) tim saya sangat terbuka mengatakan bahwa kami bagian dari tim Jokowi," ujar Prabowo dalam forum ekonomi di Jakarta pada Selasa (5/3).

Prabowo mengaku dirinya tidak malu mengakui hal tersebut karena menganggap Jokowi tergolong berhasil memimpin Indonesia dalam hampir sepuluh terakhir, salah satunya lewat pendekatan unik mengelola inflasi dengan perhatian terhadap detail dan manajemen mikro.

"Dalam militer, jika azimut Anda saat melalui medan sulit membawa Anda kian dekat dengan tujuan, mengapa mengambil risiko dengan mengubahnya?" kata Prabowo, seraya menambahkan bahwa keputusan bergabung dengan Jokowi sebagai keputusan yang tidak mudah serta menimbulkan kemarahan pendukung yang menilai dirinya telah "dibeli".

Prabowo selalu kalah dalam dua pemilihan presiden melawan Jokowi, masing-masing pada 2014 dan 2019.

Setelah sempat menolak hasil Pilpres 2019 yang disebutnya penuh kecurangan, Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno belakangan justru bergabung dengan Jokowi sebagai menteri pertahanan.

Sandiaga menyusul bergabung ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Desember 2020.

Dalam visi misi, kampanye, hingga rangkaian debat kandidat, Prabowo beserta Gibran memang berulang kali mengatakan akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi, seperti hilirisasi nikel dan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

Merujuk data Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel Indonesia pada 2022 mencapai 1,6 juta metrik ton atau setara 48,48 persen produksi global.

Kebijakan hilirisasi nikel juga telah meningkatkan pendapatan pemerintah Indonesia, dari semula Rp17 triliun – jika mengekspor bijih nikel – menjadi Rp510 triliun.

"Kita dikaruniakan sumber daya yang melimpah, namun kita harus mampu mengelolanya agar dapat dimanfaatkan dengan bijak dan dinikmati generasi mendatang," lanjut Prabowo.

Dalam forum tersebut, Prabowo pun mengatakan akan berupaya meningkatkan investasi di Indonesia, baik dari mancanegara maupun domestik.

Ajakan investasi Indonesia ini juga kerap disampaikan Jokowi, terutama dalam pengerjaan Nusantara, kendati belum satu pun pemodal asing tertarik menanamkan modal di proyek bernilai total hampir Rp500 triliun tersebut sampai saat ini.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo mengeklaim akan berupaya menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktik korupsi di Tanah Air demi memberikan jaminan dan kepastian hukum.

"Jika memungkinkan menghilangkan atau setidaknya memitigasi semakin banyak praktik korupsi, menegakkan hukum, menjamin semua investor agar mereka mendapat perlindungan terbaik," ujar Prabowo.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun pada periode kedua pemerintahan Jokowi, menurut catatan Transparency International Indonesia. Sempat mencapai 40 poin pada 2019, skor IPK Indonesia turun dan stagnan pada 2023 dan 2024 di kisaran 34 poin.

Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Rahardjo Djati menilai kemulusan transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo akan bergantung sejauh mana kedua tokoh tersebut mampu menjaga kelanggengan hubungan.

"Semua tergantung political will presiden terpilih. Kita perlu melihat sampai sejauh mana relasi Prabowo dan Jokowi terus langgeng setelah Prabowo dilantik," kata Wasisto kepada BenarNews.

Apabila Prabowo memegang komitmennya untuk meneruskan program Jokowi, maka transisi pemerintahan akan berjalan baik.

Namun jika Prabowo bersikap sebaliknya, Wasito mengatakan, "pecah kongsi Duterte dan Marcos di Filipina juga berpotensi terjadi di Indonesia."

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Nicky Fahrizal menambahkan salah satu faktor yang bisa memicu kemulusan transisi pemerintahan adalah perihal pengelolaan anggota kabinet pemerintahan.

Andai kata sejumlah menteri kunci pada pemerintahan saat ini kembali ikut dalam kabinet Prabowo nanti, kesinambungan program Jokowi dapat diwujudkan, kata Nicky.

Beberapa posisi menteri kunci tersebut adalah sektor ekonomi, luar negeri, pertahanan, atau kementerian dalam negeri, kata Nicky.

"Prabowo memang berkomitmen meneruskan program Jokowi sejak 2014, tapi sejauh mana transisi berjalan mulus salah satunya ditentukan pengelolaan kabinet pemerintahan," ujar Nicky kepada BenarNews.

Terkait pernyataan Prabowo yang akan memitigasi praktik korupsi di dalam negeri, Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons negatif.

Menurut Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Kurnia Ramadhana, Prabowo selama ini tidak menunjukkan komitmen antikorupsi yang serius, salah satunya kala menyatakan akan menaikkan gaji pejabat sebagai siasat memerangi korupsi.

Padahal koruptor selama ini tidak berasal dari kelompok miskin, melainkan pejabat yang memiliki kekuasaan.

"Untuk menciptakan ekosistem antikorupsi, tidak cukup menaikkan gaji," ujar Kurnia kepada BenarNews, seraya menambahkan bahwa Prabowo juga tidak pernah menyuarakan pengembalian UU KPK seperti sebelum revisi saat masa kampanye dan debat.

Selain itu, Partai Gerindra – di mana Prabowo menjabat ketua umum partai – juga termasuk salah satu partai politik yang menyetujui revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Kurnia. 


Walhasil, pungkasnya, "Patut diragukan komitmen antikorupsi (Prabowo)."

Nicky melanjutkan bahwa Prabowo harus mengembalikan integritas KPK dan menunjuk jaksa agung yang tidak punya koneksi dengan partai politik jika hendak menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi.

“Apakah dia ingin mengembalikan UU KPK sebelum amandemen? Itu (mengembalikan) harus dilakukan dulu,” ujar Nicky.